REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menyatakan pelajaran di sekolah formal tentang pendidikan kewarganegaraan jangan monoton melainkan dapat membangun generasi bangsa yang bermoral dan cinta terhadap bangsa Indonesia.
"Kita tidak ingin pendidikan kewarganegaaraan monoton, seperti sebatas mengenalkan lembaga tertinggi negara ini namanya," kata Heryawan saat menghadiri Seminar Nasional bertemakan Revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diselenggarakan Fraksi PKS MPR RI dan organisasi pemuda Garuda Keadilan di Kota Bandung, Sabtu.
Ia menuturkan, pendidikan di Indonesia dari dulu sudah menerapkan tentang kewarganegaraan kepada anak didik seperti pelajaran PMP, kemudian PPKN, dan sekarang PKN.
Namun, menurut Heryawan, pendidikan kewarganegaraan itu lebih cenderung hanya menyampaikan tentang suatu negara, kemudian lembaga negara tertinggi seperti Presiden, MPR, dan DPR.
Ia berharap, pendidikan kewarganegaraan diboboti nilai yang dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih mencintai bangsanya sendiri dan kewajibannya sebagai warga negara.
"Warga negara yang baik pasti mendahulukan kewajibannya," katanya.
Melalui kegiatan seminar nasional tentang nilai Pancasila yang diikuti kalangan anak muda, Heryawan berharap dapat menumbuhkan kecintaan kaum muda terhadap bangsa dan negara.
"Revitalisasi ini membangun generasi muda yang berkarakter, yang mampu membangun bangsa," kata Heryawan.
Ketua Fraksi PKS-MPR RI Tb Soenmandjaja menambahkan, kegiatan itu sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa MPR RI salah satunya berperan memperkaya masyarakat tentang pemahaman Pancasila.
Ia menjelaskan, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi bagi hukum nasional yang harus dipahami oleh segenap masyarakat.
"Makanya kita sosialisasikan penguatan pematangan kurikulum pendidikan nilai-nilai Pancasila," kata Ketua Kelompok VI Tim Kerja Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
