REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut), menggelar rapat koordinasi guna membahas langkah antisipatif berkembangnya ISIS (Negara Islam Iraq dan Syria) di Ternate.
"Rapat koordinasi akan melibatkan berbagai unsur terkait seperti aparat keamanan baik TNI/Polri, pihak pemerintah, Kementerian Agama, sejumlah organisasi Islam dan tokoh agama serta tokoh masyarakat kota Ternate, dalam upaya mencegah berkembangnya ISIS yang merupakan salah satu organisasi yang dilarang," kata Wakil walikota Ternate, Arifin Djafar di Ternate, Sabtu.
Ia menyatakan, meski ISIS di kota Ternate, baru sebatas wacana, namun Pemkot kata wawali tetap akan melakukan upaya pencegahan dini dengan berbagai langkah strategis.
"Berdasarkan laporan yang diterima dari tim kewaspadaan dini, ISIS di kota Ternate, baru sebatas wacana, yang artinya, untuk keberadaan secara terstruktur, belum ditemukan," kata wawali.
Meski demikian, wawali menegaskan, Pemkot Ternate secara tegas menolak keberadaan ISIS di Ternate, sebab tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.
"Ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat tentang apa itu ISIS, kemudian, kenapa organisasi ini dilarang di Indonesia," kata wawali.
Sosialisasi seperti ini, kata dia, penting dilakukan sejak dini, sebab berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah masyarakat mulai ingin mencari tau organisasi ini.
Dia menambahkan, dalam rapat koordinasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini, akan membahas soal langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot serta instansi tekhnis, dalam melakukan upaya pencegahan dini, terhadap keberadaan ISIS di Ternate.
Menurut dia, pertemuan dengan pihak keamanan, kantor Kementerian Agama, organisasi Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk membicarakan langkah strategis yang akan diambil, untuk mencegah keberadaan ISIS di Ternate. Secara tegas, pemerintah kota Ternate, melarang ISIS masuk ke Ternate," ujarnya.
Sebelumnya, Polda Malut terus berupaya mendeteksi kemungkinan masuknya jaringan ISIS di semua wilayah Malut, yang dilarang keberadaannya di Indonesia.
Kapolda Malut,Brigjen Pol Sobri Effendi Surya ketika dikonfirmasi menyatakan, Polda telah menerjunkan jaringan intelijen serta personel polri di lapangan untuk mendeteksi kemungkinan masuknya jaringan ISIS di daerah ini.
Personel Polri di Malut juga terus melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai kewaspadaan dalam menerima ajakan dar pihak-pihak tertentu untuk bergabung dalam organisasi tertentu yang dilarang keberadaannya di Indonesia, seperti ISIS.
Ia mengatakan, daerah Malut yang mayoritas beragama Islam, memang rawan masuknya jaringan ISIS, oleh karena itu, Polda bersama pihak terkait lainnya akan terus berupaya mencegah agar jaringan itu tidak masuk di daerah ini.
Masyarakat yang kebetulan mengetahui adanya pihak-pihak tertentu yang disinyalir menyebarkan ideology ISIS tersebut diharapkan segera melaporkan ke aparat kepolsian terdekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika