REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), M. Jumhur Hidayat mengatakan permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya bisa diselesaikan Presiden secara langsung.

Dia mengimbau presiden terpilih agar turun tangan dalam penyelesaian persoalan TKI. Menurut Jumhur, persoalan TKI terutama di luar negeri tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu lembaga saja.

"Hanya jika Presiden langsung yang turun tangan, masalah TKI baru akan selesai," kata Jumhur kepada Republika, di sela-sela acara Diskusi Publik dan Halal Bihalal yang digelar ProDemokrasi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (14/8).

Sebab menurut Jumhur problem yang terjadi menimpa TKI bukan saja hanya masalah pembayaran gaji yang tidak tepat waktu atau masalah kecil lainnya. Namun persoalan yang dihadapi TKI hingga persoalan perdagangan orang. "Sudah pada titik trafficking (penjualan orang)," kata Jumhur.

Dia menjelasakan, sedari pemberangkatan di dalam negeri, TKI sudah dihadapkan pada percaloan agen TKI gelap. Kemudian TKI berangkat tanpa pembekalan skill. Dan di luar negeri, para TKI harus berurusan dengan pembayaran yang tidak sesuai hingga penyiksaan.

Dia berharap, Presiden terpilih, secara langsung terlibat dalam penyelesaian dengan TKI seperti turun langsung untuk bernegosiasi untuk kelayakan gaji dan menjamin keamanan hidup di luar negeri.

Halal bihalal yang dikemas dalam seminar ini dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari organisasi Pro Demokrasi dan kalangan media. Acara yang digelar di TIM dimulai sejak jam 14.30 hingga jam 16.30 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika