Kamis 14 Aug 2014 18:12 WIB

Bawaslu Tersinggung Dengan Dalil Permohonan Prabowo-Hatta

Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/8). (Republika/Agung Supriyanto)
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/8). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merasa tersinggung dengan dalil permohonan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

"Sebagai penyelenggara pengawas pemilu yang selama ini konsisten mengawal dari tingkat bawah sampai atas, kami tersinggung, merasa tidak enak dan kurang nyaman rasanya ini," kata anggota Bawaslu Nasrullah di Gedung MK, Kamis (14/8).

Dia mengaku Bawaslu beserta jajarannya telah menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan di daerah yang tidak sesuai peraturan.

"Jangan soal perbedaan suara, hal yang kecil saja kita selesaikan, Ini yang akan kami sampaikan besok (Jumat, 15/8)," jelas Nasrullah.

Dalam persidangan lanjutan, Jumat (15/8), Bawaslu akan menyampaikan sejumlah bukti terkait hal-hal yang dimohonkan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Kami akan menyampaikan bukti-bukti menyangkut hasil, persoalan daftar pemilih yang di dalamnya ada (data) DPT, DPTb, DPK, DPKTb, kenapa bisa ada penambahan. Perspektif pengawasan di hal itu harus masuk dan mampu menjelaskan persoalan itu secara baik," tambah dia.

Selain itu, Bawaslu juga akan menyampaikan hal terkait standar prosedur pemberian rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu di daerah.

"Termasuk sudah berapa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu dan apa saja rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Lalu kami akan sampaikan keterangan soal pelaksnaan pembukaan kotak suara," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengaku mekanisme pengawasan telah dilakukan secara berjenjang dan profesional mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga Pusat.

"Kalau ada yang menganggap kami kecolongan, itu yang mana, tunjukkan saja. Kami melakukan pengawasan di setiap TPS, ada pengawas lapangan dan relawan. Kalau memastikan Pemilu tanpa kecurangan setiap pengawasan, itu tidak mungkin karena situasinya memang luas cakupannya," ujar Muhammad.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement