REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengeluhkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang rendah, sehingga banyak program untuk kepentingan masyarakat yang tidak berjalan secara optimal.
"Saya sudah menganggarkan dana Rp600 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat Aceh, tapi sampai sekarang ini belum ada laporan. Inilah mental pejabat sekarang," katanya saat membuka acara sosialisasi "Implentasi MoU Helsinki dan UUPA di Banda Aceh, Kamis.
Ia menyatakan apabila mental pejabat seperti itu, maka Aceh tidak akan maju dan masyarakat miskin di daerah setempat akan terus meningkat.
"Saya tidak tahu kalau di hadapan saya para pejabat selalu menyatakan siap sambil menunduk-nunduk untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi rakyat, tapi setelah di belakang saya, entah apa yang dibuat," ujarnya.
Hal itu, katanya, menunjukkan bahwa pejabat tidak ikhlas untuk membangun daerah itu.
"Jadi, sekarang ini, kalau sudah menjadi pejabat, sudah punya cita-cita berapa banyak harta yang harus dikumpulkan, tapi tidak pernah punya cita-cita apa yang sudah saya berikan kepada rakyat Aceh ini," katanya.
Ia menjelaskan mental dan moral seperti itu harus dihilangkan jauh-jauh dan harus punya tekad bagaimana jabatan yang telah diamanahkan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
Pengamat politik dan pemerintahan Muhammad Jafar, S.H., M.Hum., berpendapat, pernyataan gubernur itu merupakan bentuk kekecewaan seorang pemimpin kepada anak buahnya karena kinerjanya kurang baik.
Ia menyatakan selama ini pejabat SKPA yang diangkat karena ada kepentingan pihak lain atau penghubung, sehingga lebih loyal kepada orang lain ketimbang gubernur.
"Sekarang ini pejabat bekerja untuk gubernur, tapi nasib dan karier tergantung orang lain. Ini yang terjadi selama hampir dua tahun pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah," ujarnya.
Namun, menurut Jafar yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah sepertinya ingin melepaskan dari intervensi pihak-pihak lain.
Oleh karena itu, kata Jafar, Gubernur Zaini mulai berani untuk menyatakan apa adanya, kalau ada pejabat yang kinerjanya kurang baik segera diganti, dan hal itu sudah dilakukan.
Ia mengemukakan untuk mengangkat pejabat, sebaiknya melalui proses lelang dan melibatkan Badan Pertimbangan Kapasitas Jabatan (Baperjakat), sehingga lebih kredibel dan memiliki loyal yang kuat terhadap gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika