REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, PT Bank Kalsel menjadi motor penggerak ekonomi, terutama bagi daerah atau provinsi sendiri.

Harapan itu tertuang dalam pemandangan umum terhadap Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemprov setempat kepada Bank Kalsel, pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin wakil ketuanya Fathurahman di Banjarmasin, Selasa.

Hal itu karena, menurut Fraksi PKS tersebut melalui juru bicaranya Ibnu Sina, pembentukan Bank Kalsel yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu, untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Menurut Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai Husaini Suni itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perbankan tersebut, memiliki kelebihan dalam memahami potensi-potensi perekonomian daerahnya dibandingkan perbankan lain.

Mengenai penambahan penyertaan penambahan modal dalam bentuk aset daerah, Fraksi PKS berharap, hal itu dapat mengembangkan investasi sehingga dapat menjadikan Bank Kalsel mencetak keuntungan.

Dengan penambahan penyertaan modal tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel berharap, agar Bank Kalsel yang merupakan "banknya urang banua" dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, optimalisasi Bank Kalsel guna memberdayakan masyarakat di daerah, dan sebagai lembaga publik, maka pelayanan terhadap masyarakat harus dikedepankan, ujar wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut.

Penambahan penyertaan modal Pemprov dalam bentuk aset daerah kepada Bank Kalsel itu senilai Rp14 miliar lebih, yaitu berupa bangunan eks kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) di Jalan Pangeran Samudera Banjarmasin.

Selain itu, berupa tanah dan bangunan milik Pemprov Kalsel di Kelurahan Lokatabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin).

Dengan penambahan tersebut, sehingga penyertaan modal dari Pemprov setempat kepada Bank Kalsel berjumlah Rp330 miliar lebih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika