REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Penyerapan APBD Pemkot Surakarta pada tahun anggaran 2014 baru mencapai sebesar 30 persen yang disebabkan karena sejumlah SKPD diketahui belum melaksanakan proyek fisik secara optimal.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), menjadi salah satu instansi yang paling mendapat sorotan terkait lambatnya pelaksanaan proyek fisik, kata Sekda Pemkot Surakarta Budi Suharto di Solo, Selasa (12/8).
Tahun ini, Pemkot Surakarta memiliki total APBD sebesar Rp 1,4 triliun. "Kemarin sudah ada rapat konsolidasi. Memang ada beberapa SKPD yang belum melaksanakan proyek, misal Disdikpora. Karena jenis proyeknya, khusus dan banyak, pembangunan sekolahan-sekolahan. Jadi, agak lambat," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah menegur sejumlah SKPD tersebut, agar segera melaksakan proyek fisik, sesuai yang telah dialokasikan dalam APBD tahun ini. Menurutnya, SKPD masih memiliki waktu guna mengejar ketertinggalan waktu. Sebab, semua perencanaan harus segera dikebut realisasinya, mengingat waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan lagi.
"Tetapi, banyak pula SKPD yang sudah merealissikan proyek. Artinya, meski terserapnya masih kecil, namun bukan berarti semua belum melaksanakan proyek fisik. Hanya saja, dari pelaksana memang belum mau menagih ke Pemkot," katanya.
Budi memaparkan karakteristik sejumlah pelaksana proyek memilih menuntaskan dulu seluruh pekerjannya. Baru setelah rampung, mereka menagih pembayaran ke Pemkot. Budi tetap optimistis, anggaran proyek fisik tahun ini tetap bisa terserap, paling tidak sebelum deadline pencairan, 20 Desember mendatang.
"Minta pembayaran di akhir nanti, itu boleh. Mungkin mereka (pelaksana proyek) penginnya yang praktis, jadi sekalian semua tagihan di akhir kalau semua sudah selesai. Yang penting, nanti saat mereka minta pembayaran, harus ada bukti riil, telah melaksanakan proyek," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika