REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan danais (dana keisitimewaan) hendaknya jangan digunakan untuk pembangunan fisik termasuk rehabilitasi heritage.

Apalagi sekarang organisasinya belum berubah. Selama Dinas Kebudayaan digabung dengan Dinas lain seperti Dinas Pariwisata, serapan Danais rendah. Rata-rata dinas kebudayaan di Kabupaten/Kota   masih bergabung dengan dinas lannya.

"Dengan digabungnya Dinas Kebudyaaan dengan Dinas lain biasanya mereka hanya ada dua kepala bidang dan tidak mengelola uang banyak. Misalnya biasanya hanya mengelola maksimal Rp 1 miliar, lalu harus mengelola 10 miliar yang hanya dikerjakan oleh dua kepala bagian, tentu mereka tidak bisa menghabiskan," ungkap Sultan.

Oleh karena itu, kata dia menambahkan, di tahun ini dia memprioritaskan untuk melakukan perubahan . Menurut dia, Dinas Kebudayaan organisasinya akan dibuat lebih besar.  

Dengan harapan punya spesialisasi yang mampu melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut dia mengatakan yang menjadi problem terbesar selama ini adalah untuk rehabilitasi/pembangunan heritage atau bangunan yang mempunyai karakteristik sendiri itu belum tentu setiap orang bisa mengerjakan seperti halnya pembangunan lainnya.

Karena itu, kata Sultan, kalau untuk rehabilitasi Keraton akan dibantu pemerintah, jangan menggunakan lelang.

"Karena kalau orang luar yang mengerjakan rehabilitasi keraton misalnya dalam hal tata sungging, belum tentu bisa. Sehingga untuk mengerjakan tata sungging dilakukan abdi dalem sendiri," ungkap dia.

Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan ketika rehabilitasi Keraton zaman Orde Baru mengajukanpermohonan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika