REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan kordinasi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam mewacanakan kebijakan pemerintahan. Kondisi tersebut dinilai membuat isu yang berkembang semakin liar tanpa adanya proses penyelesaian secara mufakat.

Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, partainya memang menolak adannya wacana kalau kabinet pemerintahan Jokowi-JK harus melepas atribut parpolnya. Namun, ia masih meragukan adanya pernyataan tersebut karena belum ada kordinasi langsung dengan PKB.

"Sejauh ini, kami belum diajak berkomunikasi. Seperti dalam tim transisi, PKB tak diikutsertakan. Kalau memang ada wacana kebijakan itu, dan kami tahu, maka kami akan sampaikan pendapat,” kata Karding kepada Republika, Selasa (12/8).

Dia menambahkan, pemberitaan atas isu tersebut juga harus diklarifikasi secara detail, apakah benar kondisi tersebut menjadi rencana kebijakan pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Ia khawatir, apa yang disampaikan Jokowi kurang dipahami secara utuh, namun sudah diberitakan.

Tim transisi yang dibentuk Jokowi, memang belum terlihat adanya perwakilan dari PKB dan Hanura. Karding merasa, partainya tak diikutsertakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut. Sedangkan, sampai saat ini, belum ada komunikasi program apa yang akan diterapkan. “Makanya coba ditanya dulu ke Jokowi, apa benar seperti itu,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika