REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelengseran Agung Laksono dari jabatannya sebagai wakil ketua umum Golkar menuai protes. Sejumlah kader Golkar menyuarakan pendapatnya bahwa partai berlambang pohon beringin itu bukan bagian dari grup Bakrie.

Ketua DPP barisan muda Kosgoro, Paul Hutajulu, menilai pemecatan Agung dan kader Golkar lainnya hanya soal perbedaan pendapat politik dengan Ical. Padahal perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.‬

"Wacana perbedaan persepsi dalam organisasi wajar saja. Mungkin ini kalau di perusahaan tidak wajar, tapi kalau di organisasi wajar saja," ungkap dia, saat dihubungi, Senin (11/8).

Menurut Paul, partai merupakan sarana untuk berpendapat dan bersikap. Jika ada perbedaan maka wajar saja. Jangan sampai perbedaan dianggap sebagai ancaman, sehingga membuat partai bersikap keras. ''Harus diingat Golkar ini bukanlah bagian dari perusahaan,'' ujar Paul.

Pihaknya sangat menyayangkan adanya penonaktifan kader Golkar. Agung Laksono misalkan, dinonaktifkan dari posisi waketum. Kebijakan itu dinilai tak sesuai AD/ART partai dan sebuah bentuk penzaliman terhadap kedua elite partai tersebut. "Hal ini merupakan bentuk penzaliman DPP terhadap kader khususnya kepada Agung Laksono dan Yorris Raweyai," kata Ketua DPP AMPI Rosdinal Salim.

Pihaknya mendesak DPP Partai Golkar, agar mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Karena sayap ormas Golkar menilai, tidak ada pelanggaran organisasi apa pun yang telah dilakukan Agung, Yoris dan kader Golkar lainnya. "Saya mengajak kader muda Partai Golkar untuk berpikir jernih, dan menolak pemecatan Agung Laksono dan Yorris Raweyai," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika