REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik UIN Jakarta, Zakki Mubarok mengingatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar mewaspadai orang-orang nonparpol yang syahwat politiknya tinggi. Misalnya, dengan sengaja melakukan agenda deparpolisasi kabinet.
"Patut dicurigai penumpang gelap itu syahwat politiknya luar biasa dan tidak terbendung untuk merebut kekuasaan di kabinet dan badan-badan strategis pemerintahan," katanya, Ahad (10/8).
Menurut dia, partai politik secara konstitusional sah untuk memegang dan merebut kekuasaan politik. Tidak ada pengharaman orang-orang parpol merebut jabatan politik termasuk di kabinet.
"Soal tidak fokus itu tidak tepat dan tidak masuk akal. Karena di parpol sudah ada tugas masing-masing, bisa dilakukan siapa pun. Hari libur kan bisa ngurus partai, tidak di hari kerja. Perlu diingat, menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan birokratis," ujar Zakki.
Menurut dia, masuknya ketua dan pengurus partai dalam kabinet justru akan menopang dukungan parlemen terhadap pemerintah. Karena ketua dan pengurus partai punya arah instruksi yang jelas kepada fraksi anggota kadernya di parlemen.
"Ketua dan pengurus partai akan memperkuat stabilitas pemerintahan, sekaligus melancarkan program pemerintah di parlemen. Termasuk melancarkan penyusunan APBN dan memasukkan program unggulan pemerintah di masing-masing komisi," ujarnya.
Justru orang nonparpol, misalnya dosen yang dijadikan anggaota kabinet akan kesulitan untuk melakukan komunikasi politik dengan parlemen. Bisa jadi program-programnya dihambat oleh parlemen.
"Ini bisa menimbulkan kekisruhan politik di parlemen. Di samping itu orang-orang nonparpol akan menjadi benalu bagi presiden terpilih karena tidak punya kekuatan politik apa pun. Dibanding orang parpol yang pernah duduk di parlemen lebih menguasai politik parlemen," katanya.
Zaki menduga, wacana menggusur pengurus parpol di kabinet itu sengaja digelindingkan oleh orang-orang nonparpol yang mengitari Jokowi. Sehingga mereka bisa menduduki kabinet dan badan strategis badan pemerintah yang lain.
"Jokowi diprovokasi terus menerus, padahal mereka tidak punya kapasitas politik apa pun. Apalagi profesionalistas mereka juga dipertanyakan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika