REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap capres Prabowo Subianto dan para elite pendukungnya yang menolak hasil Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU pada 22 Juli lalu tidak mencerminkan sikap para pemilih mereka. Hal ini terungkap dari temuan survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), di Jakarta, Ahad (10/8).
Dalam survei bertajuk 'Kinerja Demokrasi dan Pilpres 2014: Evaluasi Pemilih Nasional' tersebut, sebanyak 77,9 persen pemilih nasional menilai bahwa Pilpres 2014 yang baru saja digelar berjalan dengan bebas dan jujur. Hanya 10,9 persen responden yang menilai bebas dan jujur, tapi dengan banyak masalah. Sementara, sebanyak 2,3 persen tidak bebas dan tidak jujur sama sekali.
Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan mengatakan, bukan hanya pemilih Jokowi yang menilai Pilpres 2014 berlangsung sangat bebas dan jujur, namun juga penilaian tersebut dilakukan pemilih Prabowo. Hal itu mengindikasikan, sikap Prabowo dan elite pendukungnya yang menolak hasil KPU tidak mencerminkan sikap pendukungnya.
“Prabowo yang kecewa dengan praktik demokrasi atau dengan Pilpres, menyimpang dari kecenderungan sikap pemilihnya sendiri,” kata Djayadi.
Survei terbaru SMRC dan LSI tersebut hasil kerjasama dengan Comparative National Election Project (CNEP), Mershon Center, Ohio State University, Amerika Serikat. Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode menggunakan multistage random sampling dan margin of error plus minus 2,9 persen.
Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih pada periode 21–26 Juli 2014. Di samping itu, lanjut Djayadi, rakyat menunjukan kecenderungan lebih optimistis tentang masa depan Indonesia usai Pilpres 9 Juli lalu.
Rakyat menilai arah perjalanan Indonesia secara umum menuju ke arah yang benar (71,6 persen). Sebanyak 68,3 persen responden menilai kehidupan politik saat ini sudah baik atau sedang. Adapun, sekitar 64,3 persen responden menyatakan penegakan hukum sudah baik atau sedang), dan sebanyak 84,8 persen responden menyatakan kondisi keamanan sekarang sudah baik atau sedang.
“Ini semua merupakan modal sosial-politik yang mencerminkan sikap positif atas pelaksanaan dan hasil Pilpres yang lalu untuk Indonesia lebih kuat ke depan,” kata dosen Universitas Paramadina itu.
Modal sosial dan politik tersebut, sambung Djayadi, menjadi kekuatan yang bisa membuat Indonesia lebih stabil dan lebih terlegitimasi bagi pemerintahan baru. Stabilitas dan legitimasi ini dibutuhkan untuk mewujudkan janji-janji pemerintahan baru pascapemerintahan SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika