REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Persediaan alat kontrasepsi di Jabar dalam kondisi kritis. Bahkan, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan stok. Menipisnya alat kontrasepsi gratis tersebut dikhawatirkan akan menambah berat beban masyarakat miskin di Jabar.
Menurut Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Siti Fatonah, menipisnya stok alat kontrasepsi tersebut sudah terjadi sejak Juni 2014 lalu.
"Sejak Juni lalu stok alkon (alat kontrasepsi) memang sudah tipis di lapangan. Sudah dalam tanda kritis, artinya tidak akan mencukupi hingga tiga bulan ke depan," ujar Siti kepada wartawan di Kantor BKKBN Jabar, belum lama ini.
Menurut Siti, menipisnya persediaan terjadi pada alat kontrasepsi jenis pil dan suntik. Padahal, hampir sebagian besar masyarakat Jabar atau sekitar 80 persennya menggunakan dua jenis alat kontrasepsi tersebut.
BKKBN Jabar, kata Siti, sudah memetakan wilayah-wilayah kritis persediaan alat kontrasepsi tersebut. Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan alat kontrasepsi. Namun, masyarakat bisa mengatasi persoalan menipisnya persediaan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah dengan cara membeli sendiri alat kontrasepsi.
"Akibatnya, mereka yang umumnya masyarakat tidak mampu itu harus membeli alkon swasta," katanya.
Menurut Siti, kondisi itu tak bisa dibiarkan. Sebab, hakekat dari keberadaan pemerintah sendiri adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Kalau dibiarkan, pemerintah lepas tanggung jawab. Padahal, kan salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan terhadap masyarakat," kata Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
