REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim panitia seleksi (Pansel). Keppres itu dibentuk untuk mencari pengganti Busyro Muqoddas yang habis masa jabatannya tanggal 10 Desember 2014 nanti.

Katua KPK Abraham Samad mengatakan, dengan mengeluarkan Keppres itu berarti Presiden SBY tidak komitmen dengan janjinya untuk melakukan penghematan anggaran negara. "Iya betul sekali," katanya kepada Republika, Jumat (8/8).

Abraham mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan Presiden tersebut. Namun, mumpung masih ada waktu, saran dia, sebaiknya Presiden tidak usah membentuk Pansel. Karena pembentukan Pansel KPK tersebut hanya akan memakan biaya besar. "Padahal yang mau direkrut cuma satu orang pengganti Busyro, itu pemborosan," ujarnya

Dia melanjutkan, mendingan pengganti Busyro direkrut bersamaan dengan penggantian seluruh pimpinan KPK jilid III pada tahun mendatang. Mengingat bahwa kepemimpinan KPK bersifat kolektif kolegial, dan keempatnya akan habis masa pengabdiannya pada 2014.

"Maka dengan hanya empat orang Pimpinan KPK saja semua tugas dan fungsi KPK akan tetap berjalan lancar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika