REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo untuk membahas manajemen transaksi non tunai yang telah diterapkan di Jakarta. Jokowi mengatakan, model pembayaran online tersebut akan diterapkan di seluruh provinsi lain di Indonesia.

"Kita bicara itu akan jadi gerakan nasional," ujarnya di Balai Kota, Kamis (7/8).

Jokowi menyebut, penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebab, sistem itu dapat mencegah pungutan liar yang sangat mungkin terjadi apabila transaksi dilakukan tatap muka.

Dalam pertemuannya dengan Agus selama satu jam tadi, Jokowi juga menyampaikan apa yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait pembayaran non tunai. Misalnya, ucap dia, pembayaran non tunai tak hanya dilakukan untuk transaksi skala besar saja. Tetapi juga untuk pembayaran skala kecil seperti retribusi PKL dan rusun.

"Retribusi PKL kan Rp 4.000 sampai Rp 6.000, kalau rusun Rp 150 ribu. Yang kecil-kecil seperti itu sudah kita lakukan walau belum semua," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI telah mewajibkan seluruh transaksi menggunakan sistem transfer, tidak lagi menggunakan pembayaran uang cash, sejak Oktober 2013. Jokowi mengatakan, langkah ini sebenarnya merupakan amanat dari Pasal 8 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dengan adanya terobosan ini, Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan non cash transaction (NCT)

Ikuti Whatsapp Channel Republika