REPUBLIKA.CO.ID, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2014 pada 22 Juli lalu. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla berencana mengangkat kabinet ahli dalam periode pemerintahannya.

Bagaimana pandangan JK mengenai kabinet yang akan dia susun bersama Jokowi? Berikut wawancara wartawan Republika, Andi M Ikhbal dengan JK di kediamannnya di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Terkait komposisi di parlemen, apakah ada persiapan kalau ada kebijakan Jokowi-JK bakal diganjal DPR?

Sebenarnya, negara ini menganut sistem presidensial. Artinya, oposisi tak sepenting seperti di Thailand dan negara-negara parlementer yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Mau apa pun, pemerintah tak akan jatuh.

Memang pasti ada ganjalan kebijakan yang butuh persetujuan DPR. Karena itu, ada dua solusinya, pertama kurangi kebijakan yang butuh persetujuan DPR. Kedua, saya tak yakin, parpol itu tak ingin bergabung, sehingga terjadi mayoritas nanti di DPR.

Saya yakin, hampir seluruh parpol di luar koalisi Jokowi-JK akan merapat ke kita, kecuali Gerindra. Namun kita juga tetap butuh oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kalau parpol luar koalisi terbuka, kompensasinya apa?

Belum kita bicarakan, tapi tentu yang namanya gotong royong, baik di parlemen, juga pemerintah. Dengan syarat, harus orang yang pintar dan bersih.

Berarti mereka dapat kursi juga?

Kalau mau masuk, silakan saja. Tapi, tanpa syarat, artinya, masuk dulu, bagaimana nanti pembagiannya kita bicarakan sama-sama.

Dapat posisi penting?

Belum dibicarakan, sama sekali belum dibicarakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika