REPUBLIKA.CO.ID, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2014 pada 22 Juli lalu. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla berencana mengangkat kabinet ahli dalam periode pemerintahannya.
Bagaimana pandangan JK mengenai kabinet yang akan dia susun bersama Jokowi? Berikut wawancara wartawan Republika, Andi M Ikhbal dengan JK di kediamannnya di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Bagaimana komposisi kabinet?
Belum ada. Baru awal-awal saja, bagaimana merekrut profesional, akademisi yang ahli. Tapi, bukan berarti politisi bukan ahli.
Anda pernah katakan ada komposisi 20 profesional 15 politisi?
Kalau pengalaman 2004 lalu menyusunnya begini, semua daerah ada, agama ada, dan profesi ada. Kemudian, dibagi lagi, 20 profesional dan 15 dari parpol. Yang dari parpol harus profesional juga. Contohnya, menteri pertanian (Anton Apriyantono) dari parpol, tapi kita lihat juga. Dia sekolahnya di bidang tersebut. Jadi, mereka profesional juga.
Harus seluruhnya profesional. Menteri keuangan, menteri BUMN, menteri ESDM, menteri PU, itu otomatis selalu dari orang dalam. Sejarah Indonesia ini, orang PU bukan orang parpol, kecuali sekali, yaitu Erna Witoelar.
Menteri PU selalu dari dalam dan ada penilaian Kementerian PU gagal. Mengapa tidak ambil dari luar PU, seperti Erna dulu?
Gagal bukan karena PU, tapi karena anggaran tidak ada. Sebagai contoh, anggaran untuk jalur pantai utara (pantura) Jawa 30 persen anggarannya. Zaman Pak Soeharto, alokasi anggaran pembangunan 50 persen dari APBN. Lalu, zaman saya itu bisa 20 persen lebih, lalu saat ini sisa 10 persen. Sebab, banyak anggaran terikat. Misalkan, pendidikan 20 persen, transfer daerah 30 persen, dan subsidi lebih dari 20 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
