REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ground breaking atau rencana peletakan batu pertama Kereta Api Trans Sulawesi yang sudah dijadwalkan pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu akan dilakukan sebelum peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan.
"Insya Allah, kalau tidak ada halangan yang berarti groundbreaking Kereta Api Trans Sulawesi itu akan kita lakukan sebelum peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan. Makanya, bantu kami juga berdoa supaya ini terlakasana segera," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulsel. Masykur Sultan di Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan, untuk groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi itu mulai akan dibangun dari Kota Makassar hingga Kota Parepare.
Namun sebelum groundbreaking dilaksanakan, nantinya akan digelar acara malam ramah tamah yang diadakan pada 11 Agustus 2014, sekaligus membahas mengenai pemantapan komitmen bersama terhadap pembangunan kereta api ini.
"Pertemuan ini untuk menyatukan komitmen semua, sehingga nantinya KA ini dapat terwujud yang akan makin memudahkan dalam hal segi tranportasi dan tentunya angkutan barang juga," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyatakan jika pembangunan trase kereta api untuk jalur trans Sulawesi yang sempat tertunda itu kini akan mulai dilanjutkan dan secepatnya dilaksanakan.
"Saya sudah bicara dengan pak Gubernur (Syahrul yasin Limpo), kata pak Gubernur untuk lahannya sudah siap dan rencananya akan dilakukan groundbreaking di Kabupaten Barru," ungkapnya saat ditemui di Bandara Internasional Sulatan Hasanuddin Makassar.
Ia mengatakan, rencana pembangunan trase kereta api harus segera dilaksanakan, karena itu dirinya memanggil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk menemuinya di bandara saat sedang transit.
Dia mengungkapkan meskipun dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 tidak masuk proyek pembangunan trase kereta api trans Sulawesi, proyek tersebut masih bisa dilaksanakan.
Karena proyek pembangunan trase kereta api trans Sulawesi merupakan proyek Public Private Partnership (PPP) yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda.
"Dalam proyek PPP bisa dilakukan sharing anggaran baik dari APBN, swasta, dan Pemerintah Daerah (Pemda)," tegas Mangindaan menambahkan untuk proyek pembangunan trase KA trans Sulawesi untuk pendanaannya akan lebih banyak dari pihak swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika