REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan pemerintah dapat mendorong percepatan realisasi infrastruktur yang tertunda guna meningkatkan daya saing dan menekan biaya ekonomi tinggi yang masih terjadi di Tanah Air.
"Percepat realisasi infrastruktur yang tertunda," kata Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primiana, Ahad (27/7)
Menurut Ina, percepatan realisasi infrastruktur tersebut terutama pada akses jalan dari dan ke pelabuhan serta kawasan industri yang mesti dapat diselesaikan dengan segera. Untuk itu, ujar dia, diperlukan pula pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang perlu ditingkatkan.
Ia menegaskan, sinergi antara kementerian/lembaga mutlak dibutuhkan untuk menghindari kebijakan yang tanpa koordinasi.
"Perhatikan kebutuhan yang dapat meningkatkan daya saing dan seluruh fasilitas untuk menekan biaya ekonomi tinggi," katanya.
Program pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur menjadi sorotan penting bagi Bank Dunia antara lain karena adanya permintaan yang meningkat terkait hal tersebut dari negara-negara berkembang.
"Merupakan hal yang jelas bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan infrastruktur," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/7).
Untuk itu, menurut Jim Yong Kim, pihaknya telah memberikan pembiayaan lebih jauh antara lain untuk menyediakan lebih banyak prasarana air minum bersih dan tenaga listrik.
Selain itu, lanjutnya, tidak kurang penting pula peningkatan pembiayaan terhadap pembangunan jalan-jalan raya yang bermanfaat antara lain sebagai akses bagi petani membawa hasil pertaniannya untuk dijual ke pasar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika