REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanti jawaban dari Kementerian Agama perihal status Baha'i sebagai agama ketujuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air.
Kejelasan status Baha'i krusial karena dalam memberikan pelayanan kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kemendagri berpegang pada aturan yang ada bahwa agama di Indonesia berjumlah enam yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
"Kalau Kemenag menyatakan itu masuk agama yang diakui, baru kita akomodir di KTP. Karena itu, saya sudah buat surat ke Kemenag. Kalau ada penambahan, silakan diinformasikan kepada kita (Kemendagri). Karena di dalam KTP kolom agama itu hanya enam, kalau di luar itu kosong aja," kata Gamawan.
Gamawan menyampaikannya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan seusai pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo, Jumat (25/7). Gamawan menjelaskan diskusi dengan Kemenang pernah dilakukan terkait Baha'i. Penetapan status Baha'i sebagai agama menjadi wewenang Kemenag.
"Kalau ada penambahan (agama) bisa saja, dulu belum masuk misalnya konghucu. Kemudian masuk, ya kita akomodir." ujar Gamawan. Nah, sekarang kalau Baha'i, kita tunggu, itu kewenang kemenag".
Mantan Gubernur Sumatra Barat ini menambahkan walau pun kolom agama dikosongkan lantaran Baha'i belum diakui, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kependudukan. Pemeluk Baha'i diperlukan sama sebagaimana pemeluk agama dan aliran kepercayaan lain di dalam negeri. "Kita mempermudah kok, gak ada masalah," kata Gamawan.
Baha'i merupakan agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Baha'i lahir di Persia sekira abad 19 oleh sang pendiri Baha'ullah. Diperkirakan pengikutnya di seluruh dunia berjumlah enam juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
