REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jokowi sudah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih pada 22 Juli lalu. Dia unggul enam persen atas Prabowo Subianto.

Selain soal pembentukan kabinet profesional, Jokowi juga dihadapkan pada masalah subsidi BBM. Itu lantaran subsidi telah menggerus APBN cukup besar. Padahal, masih ada 40 persen penduduk Indonesia hidupnya dalam kategori miskin.

“Kita mesti memindahkan subsidi ke petani untuk pupuk atau infrastruktur untuk irigasi mereka. Untuk nelayan, kita dapat memberi ... mesin untuk kepala mereka... jika kita banyak mengalihkan subsidi BbM untuk aktivitas produktif kita akan punya produktivitas lebih banyak," kata Jokowi kepada Reuters, dikutip Japantimes.

Menurut Jokowi, hal pertama yang sangat penting adalah membuat regulasi menjadi lebih jelas. "Karena beberapa regulasi tidak jelas. Dalam pengalaman saya sebagai wali kota dan gubernur, itu tidak sulit. Itu hanya berbeda skalanya. Ini hanya tentang manajemen," sesumbar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika