REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setelah ditunda pekan lalu, sidang mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Kamis (24/7). Atut yang seharusnya diperiksa sebagai terdakwa pekan lalu sakit dan baru bisa menjalani sidang hari ini.

Dalam sidang, Atut dicecar pertanyaan seputar awal mula terjadinya dugaan suap yang ia lakukan kepada Mahkamah Konsitutsi (MK) terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. Yakni, ketika ia terlibat diskusi dengan Ketua MK saat itu Akil Mochtar di Singapura September 2013 silam.

“Iya, saya memang bertemu dengan Akil di Singapura membahas soal teknis Pilkada, sekitar tanggal 20 atau 22,” kata Atut di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kamis.

Namun, Atut menegaskan pertemuan itu bukanlah sebuah kesengajaan. Dia berdalih tak pernah merencanakan pertemuan tersebut.

Atut menjelaskan, kala itu dalam pertemuan tersebut ia mendapat penjelasan dari Akil bahwa sebuah sengketa Pilkada akan diproses paling lama tiga bulan. Tetapi, bila putusan sengketa itu mengharuskan adanya pemungutan suara ulang (PSU), maka harus dilaksanakan tahun 2013. Pasalnya, tahun 2014 tak boleh lagi ada Pilkada mengingat adanya Pileg dan Pilpres.

“Itu saja, tidak spesifik sampai ke Pilkada apa yang sengketa,” kata Atut.

Keterangan Atut justru kontra dengan pernyataan Akil dalam sidang sebelumnya. Akil mengatakan, saat itu ia memang tak sengaja bertemu dengan Atut di Bandara. Akan tetapi, bukan sekedar teknis sengketa dan PSU yang Atut tanyakan. Sengketa Pilkada Lebak pun turut diperbincangkan saat itu.

“Bu Atut minta kalau bisa dibantu sengketanya, tapi saya tidak jawab, karena harus liat perkaranya dulu,” kata Akil dalam sidang beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika