REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah memperingatkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar. Peringatan itu karena disinyalir ada aliran dana penyimpangan uang di Balai Uji Kir tersebut ke Dinas Perhubungan.

Hal itu juga berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menemukan sejumlah penyimpangan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Jakarta Barat.

"Tadi saja saya semprot, 'hati-hati kalian' saya bilang. Karena KPK itu mensinyalir enggak mungkin aliran dana tidak sampai ke dinas, sebegitu besarnya," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (24/7).

Ahok menyatakan, sudah memerintahkan Akbar membenahi tatanan system seluruh Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di Jakarta sejak Kepala Dinas Perhubungan DKI  saat ini dilantik pada Februari 2014. Dia mengaku, telah mengetahui adanya penyimpangan dalam system uji kir. Namun, nyatanya terbukti permasalahan uji Kir belum ‘beres’ hingga saat ini.

"Saya sudah minta Pak Akbar, begitu dilantik saya sudah ngomong, KIR anda bermasalah. Mulai saat kasus kecelakaan bus Giri Indah itu loh. Tolong dicari siapa (petugas) yang baik, eh sekarang kebukti kan," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Seperti diberitakan, sehari sebelumnya sidak Ahok bersama dua pimpinan KPK menemukan sejumlah penyimpangan di balai pengujian tersebut. Diketahui hampir 90 persen alat di balai pengujian tidak berfungsi.

Selain itu, ditemukan pula sejumlah penggelapan uang petugas uji Kir di balai tersebut. Atas temuan tersebut, selain memerintahkan penutupan, Ahok juga mengancam akan memecat seluruh pegawai Balai Kedaung Angke yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika