REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menegaskan Partai Demokrat siap berada di luar pemerintahan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Jika kebijakan pemerintah prorakyat, maka Partai Demokrat akan mengapresiasi. Sebaliknya jika kebijakan pemerintah tidak prorakyat, maka Partai Demokrat akan mengkritisinya," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu.
Marzuki menegaskan posisi Partai Demokrat berada di luar pemerintahan dan hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Berada di luar pemerintahan itu, kata dia, bukan berarti menjadi oposisi tapi mengkritisi pemerintah.
"Kebijakan pemerintah, jika tidak baik bagi kepentingan bangsa dan negara, maka akan berhadapan dengan Partai Demokrat," katanya.
Ketua DPR RI ini menjelaskan pimpinan Partai Demokrat akan taat azas. Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta pada Mei lalu memutuskan Partai Demokrat netral karena ingin berbenah diri.
"Ini dampak dari sejumlah kader partai yang terkena kasus hukum," katanya. Namun Partai Demokrat, kata dia, akan bekerja keras dan bertekad memenangkan kembali pemilu legislatif 2019.