Rabu 23 Jul 2014 15:56 WIB

Jokowi Menang, Reformasi Struktural Lebih Mudah

Rep: Elba Damhuri/ Red: Nidia Zuraya
Presiden terpilih Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum mulai beraktivitas di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/7).
Foto: antara
Presiden terpilih Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum mulai beraktivitas di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden memberikan harapan besar atas berjalannya program reformasi struktural dengan baik. Reformasi struktural ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, agar pertumbuhan ekonomi naik menjadi 6,5 persen pada 2018.

Ekonom UI Muslimin Anwar mengatakan terjaganya iklim ekonomi yang tetap kondusif pascapilpres menjadi tolak ukur bahwa stabilitas ekonomi makro akan tetap terjaga dengan baik. "Stabilitas akan terus berjalan di tengah proses penyesuaian struktur ekonomi nasional ke arah yang lebih seimbang," kata Muslimin di Jakarta, Rabu (23/7).

Ia meminta pasangan Jokowi-JK untuk menjemput bola tanpa harus menunggu pelantikan sebagai RI-1 dan RI-2. Ini dilakukan untuk menyelamatkan perekonomoan nasional yang berisiko tertekan defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang lebih besar lagi apabila proses transisi ke Pemerintahan baru tak berlangsung mulus.

Menurut Muslimin, kepercayaan pasar yang telah disematkan kepada kedua pasang pemimpin republik ini harus dipertahankan dan dijaga dengan menetapkan menteri-menteri ekonomi yang memang terbukti mumpuni di bidangnya. Jokowi diminta memilih menteri yang tidak memiliki catatan kontroversial pada masa lalu yang akan mengganggu kelancaran dan kenyamanan dalam mengemban tugas negara di bidang perekonomian.

Proses seleksi menteri-menteri ekonomi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Juga, kata dia, harus melibatkan masyarakat luas untuk mendapatkan 'kepemilikan' bersama pada para menteri ekonomi nantinya. "Jika itu dilakukan dengan baik maka berbagai program ekonomi yang berpotensi mendapat halangan dari lembaga tinggi negara lainnya akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat," kata Muslimin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement