REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU – Para petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menolak wacana pencabutan subsidi pupuk yang dilontarkan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono. Mereka menilai, peningkatan pengawasan distribusi pupuk lebih tepat ketimbang mengebiri subsidi.

‘’Jangan dulu dicabut. Petani belum siap,’’ ujar Wakil Ketua Kelompok Tani dan Nelayanan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, kepada Republika, Selasa (15/7).

Dia mengungkapkan, pencabutan subsidi pupuk akan membuat modal tanam yang harus dikeluarkan petani jadi melonjak. Padahal, harga jual gabah saat panen tidak dapat dipastikan selalu tinggi.

Dengan menggunakan pupuk subsidi, lanjut Sutatang, modal tanam yang harus dikeluarkan petani rata-rata Rp 5 juta per hektare. Namun jika subsidi dicabut, menjadi Rp 7 juta – Rp 8 juta per hektare.

Sebagian besar petani di Kabupaten Indramayu juga disebutkannya merupakan penggarap. Itu berarti, mereka tidak memiliki lahan sawah sendiri, melainkan menyewa dari pemilik lahan.  ‘’Modal mereka pun terbatas,’’ tutur Sutatang.

Dia menilai, untuk mengatasi penyimpangan distribusi pupuk, maka pengawasannya harus diperketat. Salah satu caranya dengan meningkatkan peran Komisi Pengawas Pendistribusian Pupuk (KP3). 

Salah seorang petani di Desa/Kecamatan Kroya, Juroh, mengaku sangat keberatan jika subsidi pupuk dicabut. Pasalnya, akan membuat modal yang harus dikeluarkan bertambah besar.

‘’Namanya juga bertani, tidak selamanya meraih hasil panen yang bagus. Dengan pupuk yang disubsidi saja, keuntungan petani hanya sedikit, apalagi kalau harga pupuk tambah mahal,’’ kata petani penggarap tersebut.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian, Suswono, mengusulkan agar pemerintahan mendatang tak perlu lagi menyubsidi pupuk. Alasannya, program subsidi pupuk rawan penyimpangan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika