REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan baru harus memasukkan masalah kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam program pembangunan. Negara harus dapat menjamin setiap warga negara baik di kota maupun di desa untuk mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya diskriminasi.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin, mengatakan selama ini masalah kesehatan hanya diangkat sebatas bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya hal tersebut, kata dia, tidak pernah sampai bagaimana menjadi ketahanan bahkan kedaulatan negara.
Zaenal menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerjasama dengan Prisma Resources di Jakarta. Diskusi ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan baru mendatang.
''Isu yang paling menarik saat ini adalah disparitas pelayanan kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di perdesaan, pelayanan hanya difokuskan di perkotaan. Kita harus memikirkan bagaimana terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan,'' kata Zaenal dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Selasa (15/7).
Merujuk data dari IDI, Zaenal menyebutkan, saat ini jumlah dokter gigi baru ada 115 ribu, dokter umum 97 ribu, selebihnya adalah dokter spesialis. Lalu 20 ribu dokter berada di Jakarta, baik itu spesialis maupun dokter umum. ''Tetapi pemerintah lebih memperhatikan dokter PNS.''
Jika jaminan kesehatan ingin berjalan dengan baik, Zaenal mengatakan, pemerataan kesehatan adalah kuncinya. ''Ketika orang-orang di perbatasan diwajibkan membayar iuran atau dibayarkan oleh negara, maka di saat bersamaan mereka juga mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Jakarta, harus ada persamaan agar terbentuk NKRI,'' ujarnya.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerjasama dengan Prisma Resources di Jakarta. Diskusi ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan baru mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
