REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/7) mencatatkan penurunan sebesar 3,62 poin dalam kurun waktu 2009-2013. Penurunan terjadi pada aspek ‘kebebasan sipil’ dan ‘hak-hak politik’, sementara aspek ‘lembaga demokrasi’ cederung mengalami kenaikan.
Menanggapi laporan tersebut, politisi PPP Romahurmuziy mengemukakan sejumlah pendapat. Menurut Romy, demikian dia disapa, salah satu hembatan yang dihadapi dalam aspek kebebasan sipil adalah menguatnya konflik horizontal.
“Sekarang masyarakat cenderung bebas beraspirasi, tapi terkadang berbenturan dengan aspirasi kelompok masyarakat lain. Demo buruh yang memblokir tol, misalnya. Di satu sisi buruh menuntut haknya, di sisi lain ada yang dirugikan,” ujar Romy.
Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPR RI tersebut juga berpendapat, terjadinya asimetrisme dalam prosedur demokrasi merupakan salah satu penyebab tersumbatnya aspirasi masyarakat. “Apirasi wakil-wakil rayat sering kali berbeda dengan harapan rakyat, sehingga rakyat mencari jalannya sendiri-sendiri,“ ujar dia.
IDI merupakan tolok ukur yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi di Indonesia, mencakup tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Pihak United Nations Developement Programme (UNDP) PBB menyebut instrumen tersebut menjadi contoh yang baik bagi negara lain untuk berani mengevaluasi dirinya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika