REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Disetujuinya pagu anggaran jilbab polwan oleh DPR RI melalui Komisi III diapresiasi secara antusias oleh Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Tuty Alawiyah. Tuty berharap mudah-mudahan program tersebut segera terealisasi.

Tuty pun memberikan sejumlah catatan. Menurut mantan menteri agama era Presiden Soeharto dan BJ Habibie tersebut, penggunaan jilbab tidak harus menjadi kewajiban, melainkan pilihan bagi mereka yang terpanggil. “Kemudian setelah para polwan mengenakan jilbab, tolong diberikan penghargaan dan penghormatan. Selama ini kan mereka (polwan berjilbab) dicurigai seolah memiliki motivasi tertentu dan dianggap berbeda. Jadi mereka juga bisa tenang dan berprestasi dalam bekerja,” ujar Tuty, dihubungi melalui ponselnya, Rabu (2/7).

“Ya, saya senang dan sangat mengapresiasi ini. Ini kan sudah menjadi isu nasional dan perjuangan yang sangat lama,” ujar dia menambahkan.

Hari ini, melalui rapat kerja bersama pihak Polri, Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Polri pada 2015 sebesar RP 47,566 triliun. Angka tersebut bertambah 20,07 persen dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 39,614 triliun. Penambahan jumlah tersebut di antaranya untuk jilbab Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika