REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tatanegara Universitas Makassar, Margarito Kamis mempertanyakan klaim calon presiden (capres) kubu PDI Perjuangan-Nasdem-PKB-Hanura-PKPI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya sudah melaporkan kasus korupsi Bus Transjakarta ke KPK.
Pasalnya klaim Jokowi justru bertentangan dengan pernyataan Juru Bicara KPK, Johan Budi dan Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Keduanya mengatakan Jokowi belum melaporkan kasus korupsi bus Transjakarta ke KPK.
"Di satu sisi katanya sudah lapor, ternyata belum lapor. Pernyataan Pak Jokowi tidak etis," kata Margarito saat dihubungi wartawan, Ahad (28/6).
Margarito menangkap kesan Jokowi hendak menutup-nutupi kasus Bus Transjakarta. Apalagi Jokowi juga tidak menjawab pertanyaan awak media soal kasus tersebut saat mendatangi KPK untuk melaporkan harta kekayaan.
Seorang pemimpin harus menjunjung kejujuran dimanapun dalam kondisi apapun. Margarito berharap Jokowi bisa konsisten dengan jargon jujur yang dia dengungkan. Jokowi harus berani menjelaskan duduk persoalan kasus korupsi Bus Transjakarta. "Kalau dia (Jokowi) punya slogan jujur, maka jujur lah. Kalau tidak jujur sangat tidak baik," ujarnya.
Sebelumnya Ahok mengungkapkan Jokowi tidak pernah melaporkan soal kasus bus tersebut. "Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," ucap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/6).
Keterangan Ahok ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi yang mengklaim telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta ke KPK. "Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika