REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menilai, ide Jokowi tentang pembelian drone atau pesawat tanpa awak untuk mengawasi perairan Indonesia kurang tepat.

"Secara teori bisa, tapi susah implementasinya, apalagi kita tak punya satelit sendiri untuk mengendalikan karena sudah dijual ketika Megawati jadi presiden," kata Herdi di Jakarta, kemarin.

Menurut Herdi, jika satelit disewa dari negara lain seperti usul Jokowi, malah akan mencelakakan Indonesia. Negara pemilik satelit, kata dia, justru dengan mudah bisa memetakan seluruh potensi yang dimiliki Indonesia.

"Jika itu solusi Jokowi, bukan keamanan nasional yang didapat tapi seluruh mapping nasional kita malah dibaca oleh musuh karena mengambilnya dari satelit. Negara lain jadi tahu rahasia pertahanan kita"

Herdi menyatakan, bagi orang yang paham strategi internasional, ide pembelian drone tersebut sesungguhnya mempermalukan Jokowi karena hal itu adalah bentuk lain ketidakkonsistenan gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.

"Dia tidak konsisten dengan strategi memperkuat industri pertahanan dalam negeri karena drone itu harus beli dan tergantung satelit negara orang," kata Herdi.

Ide pembelian drone dilontarkan Jokowi ketika membahas cara perlindungan sumber daya alam (SDA) dan pemodernan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dalam debat capres sesia ketiga pada Ahad (22/6) lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa potensi Rp 300 triliun hilang karena praktik illegal fishing. Bagi Jokowi, pembelian pesawat tanpa awak bisa menjadi solusi dan akan dipasang di tiga kawasan agar dapat mengejar pelaku illegal fishing dan illegal logging.

Ikuti Whatsapp Channel Republika