REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) yang akan menggelar pasar murah Puasa dan Lebaran dilakukan setelah kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Achmad Suryana hal itu guna menghindari adanya penyalahgunaan kegiatan tersebut untuk kepentingan kampanye Pemilu.

"Kami imbau kepada pemda-pemda yang akan melakukan pasar murah agar tidak melakukannya pada masa kampanye, agar tidak disalahgunakan, kalau bisa di atas tanggal 9 Juli (sesudah Pemilu), lagi pula bulan Puasa kan berlangsungnya masih lama juga," katanya ketika menyampaikan hasil rapat antisipasi masalah distribusi dan harga pangan menjelang puasa dan lebaran 2014, Kamis (26/6).

Menurut dia, beberapa pemda sudah mulai melakukan aksi pasar murah seperti Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan memberikan subsidi beberapa bahan kebutuhan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu.

Misalnya untuk komoditas beras premium, Pemda Jawa Barat memberikan subsidi Rp5.000 per Kg untuk pembelian maksimal 5 Kg tiap kepala keluarga (KK).

Kemudian untuk gula disubsidi Rp7.000/Kg maksimal sebanyak 3 Kg per KK, minyak goreng subsidinya Rp7.000 per Kg sebanyak 1 liter per KK dan daging sapi Rp45.000/Kg sebanyak 1 Kg per KK.

Sementara untuk daerah lain seperti Jawa Timur, Pemda setempat memberikan bantuan ongkos angkut bahan pokok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika