REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi siap mengambilalih pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten, dan kota yang kondisinya terbengkalai, Kamis, (26/6).
Menteri Tenaga kerja dan TransmigrasI Muhaimin Iskandar mengatakan, upaya mengambilalih ini dilakukan agar kinerja BLK yang tersebar di berbagai daerah bisa berfungsi optimal. "BLK ini bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah,"katanya.
Jika pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, terang Muhaimin, maka pihaknya siap mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama. Saat ini sebagian besar BLK di daerah-daerah belum memiliki kualitas, kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai.
"Saya lihat masih banyak Balai-balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh. Ini harus dilakukan,"kata Muhaimin.
Beberapa aspek yang harus dibenahi di BLK-BLK di daerah, lanjut Muhaimin, antara lain infrastruktur, peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur. Selain itu metode, kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
