REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Tengah Bob Rachmat menyatakan Dinas Perhubungan Maluku perlu menerapkan kebijakan penjualan asuransi kecelakaan bagi penumpang perahu cepat (speed boat), mengingat seringnya terjadi musibah.
"Pemerintah sering ditanya soal dana santunan bagi keluarga penumpang yang meninggal akibat musibah speed boat tenggelam. Karena itu, sudah saatnya dipertimbangkan penjualan asuransi kecelakaan di setiap pangkalan armada laut itu," katanya, saat dikonfirmasi, Rabu.
Pernyataan Bob ini terkait musibah tenggelamnya perahu cepat dari desa Oma, pulau Haruku tujuan Tulehu, pulau Ambon, Selasa (24/6) pagi dan menyebabkan dua orang meninggal.
"Pemerintah bertanggung jawab terhadap warganya. Namun, idealnya ada regulasi yang menyadarkan pengguna perahu cepat sebelum berlayar agar sekiranya terjadi musibah laut sudah tertanggung," tegasnya.
Dia menyatakan, perahu cepat sering mengalami musibah di pulau Seram yang merupakan wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT).
Begitu pun di pulau Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).
"Teluk Dalam Ambon juga sering terjadi perahu cepat tenggelam, sedangkan penumpangnya kurang menyadari perlunya membeli karcis asuransi kecelakaan," ujar Bob.
Apalagi, karakteristik Maluku berupa daerah kepulauan (1.340 buah pulau) dan 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 712.479,65 km2 adalah laut.
"Pengguna jasa transportasi laut sering mengabaikan peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), termasuk fasilitas keselamatan pelayaran seperti pelampung dan kelayakan armada sehingga bila terjadi musibah barulah menyalahkan pemerintah," kata Bob.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
