REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pengamat hubungan Malaysia-Indonesia, M Adli Abdullah, menyarankan Pemerintah RI perlu secara aktif ikut dilibatkan dalam penyelidikan kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut TKI di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia.

"Saya menilai keterlibatan Pemerintah Indonesia diperlukan untuk mengetahui juga penyebab kapal itu tenggelam, sebab di dalam kapal naas tersebut adalah Warga Negara Indonesia," katanya di Banda Aceh, Jumat.

Apalagi, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala itu menjelaskan perlunya keterlibatan Pemerintah Indonesia untuk menjawab berbagai isu lain sebagai penyebab tenggelamnya kapal yang mengangkut sebanyak 97 TKI.

"Paling penting juga adanya keterbukaan Pemerintah Malaysia untuk menyelidiki dan menjelaskan secara terbuka penyebab kapal naas itu tenggelam," kata dia menambahkan.

Kapal Jeti Kelanang yang mengangkut sebanyak 97 penumpang tujuan Indonesia tenggelam di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia pada Rabu (18/6) dini hari, dan sebagian besar penumpangnya perantau asal Aceh.

Hingga Jumat (20/6) sore, dari 97 penumpang itu sebanyak 14 orang ditemukan meninggal dunia, dan sembilan jenazah diantaranya teridentifikasi.

Dipihak lain, M Adli Abdullah juga meminta Pemerintah Pusat untuk membenahi pelayanan yang diberikan pihak Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur kepada para TKI.

"Sebab, informasi yang saya peroleh selama ini menyebutkan para TKI sulitnya mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Berbelitnya urusan untuk itu, terkadang membuat mereka nekad pulang ke Tanah Air tidak melalui transportasi resmi," kata dia,

Kalau itu benar, M Adli Abdullah meminta Pemerintah Pusat segera membenahi agar kasus-kasus seperti tenggelamnya kapal di Kuala Langat tersebut tidak terulang kembali dimasa mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika