REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Lokalisasi prostitusi Dolly, Kota Surabaya akhirnya resmi ditutup, Rabu (18/6) malam. Penutupan dilakukan oleh Menteri Sosial Indonesia Salim Segaf Al Jufri.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurutnya, penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggaran ini menjadi sejarah baru.

"Ini karena Dolly sudah 100 tahun berdiri. Tapi itu bukan berarti menjadi pembiaran prostitusi Dolly tetap berdiri," katanya saat deklarasi penutupan lokalisasi Dolly di Islamic Center di Surabaya, Rabu (18/6) malam.

Salim mengaku pemerintah sudah serius menangani masalah prostitusi di Jatim termasuk Dolly sejak Juni 2012 lalu. Tetapi, langkah berani pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur membuatnya bisa terwujud. Ia beranggapan keberanian itu patut diapresiasi dan memberikan rasa bangga.

“Prostitusi Dolly membawa kerusakan akhlak, dekadensi moral, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), merugikan anak maka kita harus lakukan perubahan,” ujarnya.

Yang tak kalah penting, lanjutnya, pemerintah memberikan alternatif bagi warga yang terkena dampak penutupan Dolly mulai dari pekerja seks komersial PSK) dan mucikari.

“Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkot Surabaya serius memberikan yg terbaik untuk PSK wanita harapan,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk menutup 23 lokalisasi di Provinsi Jatim prostitusi yang masih tersisa.

“Kalau bisa ditutup sebelum masa jabatan saya habis pada Oktober 2014. Saya berjanji akan terus mengawal penutupan ini,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika