REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meminta lembaga survei menyajikan data secara akurat dan independen tanpa tekanan dari penyokong dana.
Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti saat ditemui di LIPI Bogor, Rabu (18/6), mengatakan lembaga survei harus menyatakan secara terus terang dari mana anggaran, siapa penyokong dana, dan bagaimana metodologi penelitiannya supaya publik bisa mempercayai hasil surveinya.
"Kalau itu tidak terjadi, kita ragu apakah hasil surveinya dapat diterima atau tidak," ujar mantan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu.
Sementara peneliti senior LIPI Siti Zuhro mengatakan Indonesia butuh lembaga survei nasional yang bonafide, dapat dipercaya, valid, dan akurat untuk menjadi acuan di tengah menjamurnya lembaga survei yang menyajikan prediksi perolehan suara calon presiden.
Siti mencontohkan di Amerika Serikat tidak ada perdebatan soal hasil survei karena memang sesuai dengan perspektif publik dan tidak memihak dan negeri itu memliki lembaga survei terkenal seperti Gallup (Gallup Poll) yang mengukur dan meneliti sikap publik terhadap permasalahan politik, sosial, dan ekonomi, termasuk memproyeksi pemenang pemilihan presiden.
Sedangkan di Indonesia, menurut dia, ada rasa tidak percaya pada hasil survei sehingga pihak yang merasa dirugikan berusaha menandingi dengan membuat survei lewat lembaga lain.
"Sekarang lembaga survei jadi seperti rangkap jabatan, sebagai lembaga survei dan tim sukses," kata Doktor Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.
Ia mengingatkan masyarakat tidak menelan mentah-mentah hasil survei dari berbagai lembaga survei yang akurasinya belum seluruhnya dapat dipercaya. "Harus rekonfirmasi apa yang terjadi sebenarnya, kalau ditelan mentah-mentah takut menyesatkan," kata dia.
Siti mengemukakan netralitas lembaga survei dapat terjadi bila masyarakat sudah dapat berpikir kritis. "Jika masyarakat menggugat dan mengajukan mosi tidak percaya pada lembaga survei yang hasilnya tidak memikirkan kepentingan publik, yang terjadi seperti hukum alam, hanya lembaga survei bagus yang akan dipercaya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika