REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas, Senin (16/6), mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka melaporkan kebijakan pemerintah yang dianggap menjadi penyebab munculnya masalah di sektor migas. 

Dalam laporannya ke pihak Unit Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mereka meminta lembaga anti korupsi itu untuk menelisik kebijakan-kebijakan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pada waktu itu. Di mana, kebijakannya dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara," kata Direktur Pengolahan Ormas SKK Migas Ferdinand Hutahayan.

Pekan lalu, ormas SKK Migas ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendesak KPK membongkar korupsi di sektor migas.

Mereka meminta kepada SBY bersikap adil dan tidak tebang pilih kepada siapapun yan terlibat dalam kasus korupsi Migas. Yakni, dengan ikut medorong penegakan hukum bukan melindungi para pelaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika