REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap calon presiden peserta Pilpres 2014 dapat memaparkan visi, misi, dan gagasannya soal penerapan masyarakat ekonomi Asean 2015 pada Debat Capres yang diselenggarakan KPU pada Ahad malam (15/6).
"Kemampuan dan pengetahuan para capres menghadapi pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau MEA 2015 perlu diketahui publik," kata Bendahara Umum BPP HIPMI Bayu Priawan Djokosoetono, Ahad (15/6).
Menurut Bayu Priawan, gagasan para capres itu penting diketahui publik karena MEA 2015 sudah mulai berlaku pada 1 Januari 2015 yakni hanya dua bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Dunia usaha nasional, kata dia, perlu diyakinkan presiden terpilih benar-benar mempunyai konsep dan strategi yang jelas bagaimana pemerintahan mendatang menghadapi MEA 2015.
"Saat ini, banyak pihak di Indonesia yang pesimis melihat persiapan Indonesia memasuki MEA mulai 1 Januari 2015," katanya.
Bayu menegaskan daya saing Indonesia di pasar internasional, khususnya Asean, yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung dunia usaha, hendaknya menjadi prioritas program yang segera diselesaikan oleh pemerintahan mendatang.
Selain itu, kata dia, kesiapan para pelaku usaha di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius pemerintahan mendatang dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM di negara-negara ASEAN lainnya.
"Banyak pelaku UMKM di daerah yang belum memahami apa dan bagaimana ASEAN Economic Community atau MEA 2015," katanya.
Berdasarkan data dari Global Competitive Report 2012-2014, menurut Bayu, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik.
Sedangkan data Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika