REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sebanyak 18 titik di wilayah perairan Indonesia rentang terjadinya aksi pencurian ikan, sehingga dapat mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri.
"Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) aksi pencurian ikan terjadi 18 titik di wilayah perairan Indonesia," kata Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik, di Padang, Sabtu kemarin.
Ia menjelaskan, KNTI mencatat tidak sedikit kapal-kapal asing memasuki perairan Indonesia melakukan aksi pencurian ikan
"Praktek ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan,"ujarnya.
Pemerintah harus memperhatikan kasus pencurian ikan yang selama ini terjadi, karena laut Indonesia itu seperti rumah orang kaya yang ditinggal penghuninya sehingga dapat dicuri isinya oleh siapa pun, "Aksi pencurian ikan juga terjadi di sejumlah titik perairan lainnya yang mengakibatkan kerugian Negara setiap tahun mencapai Rp30 triliun,"ungkap Riza Damanik.
Ia mengatakan, pemerintah harus mencegah dan menghentikan pencurian ikan dengan strategis kesejahteraan, yakni menggeser 1.000 armada perikanan rakyat dengan bobot 50-100 GT menangkap di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.
"Selain mempersempit kegiatan pencurian ikan, langkah ini dapat memberikan ruang lebih kepada nelayan kecil dan tradisional untuk menangkapikan di perairan kepulauan, tanpa harus bersaing dengan kapal besar,"katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah harus membangun pelabuhan perikanan rakyat di wilayah timur Indonesia sebagai upaya distribusi kesejahteraan dan memperkuat sistem logistik hulu-hilir nasional.
"Berdasarkan fakta yakni 80 persen pelabuhan perikanan masih berada di wilayah barat Indonesia, industri pengolahan ikan terpusat di Pulau Jawa, sedan bahan atau kekakayaan ikan melimpah di kawasan timur Indonesia,"ujarnya.
Perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan dalam sektor kelautan dan kesejahteraan nelayan. "Persoalan tersebut harus menjadi prioritas kedua calon presiden dan calon wakil presiden dalam sektor kelautan da kesejahteraan nelayan,"ungkap Riza Damanik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika