Sabtu 14 Jun 2014 04:00 WIB

Dukung Prabowo-Hatta, APPI Jatim Ajukan Sembilan Syarat

Prabowo Subianto berorasi saat acara deklarasi dukungan Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) untuk Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta (10/6).
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Prabowo Subianto berorasi saat acara deklarasi dukungan Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) untuk Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta (10/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 2014 dengan sembilan syarat.

"Surat resmi dukungan itu sudah kami kirimkan kepada Pak Prabowo bersama sejumlah poin syarat yang diajukan oleh perwakilan petani di Jatim," kata Ketua APPI Jatim Jumantoro di Kabupaten Jember, Jumat (13/6).

Sembilan syarat yang diajukan APPI untuk meningkatkan kesejahteraan petani antara lain pertama: peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani Indonesia melalui pelatihan dan praktik magang baik dalam maupun luar negeri, kedua: menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan riil petani.

Kemudian ketiga: penguatan ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal, bukan dengan impor yang justru menyengsarakan petani Indonesia,

keempat: peningkatan mutu dan kualitas beras miskin yang selama ini terkesan tidak layak konsumsi dan sangat merugikan petani atau buruh tani di

Kelima: peningkatan infrastruktur pertanian hingga di tingkat pedesaan, keenam: adanya jaminan harga dari pemerintah untuk komoditi strategis produk pertanian dalam menentukan HPP, ketujuh: pemerintah harus memberikan kemudahan dan biaya terjangkau dalam proses sertifikat tanah petani.

Syarat kedelapan: penguatan penyuluhan dan kelembagaan petani dari tingkat pusat sampai daerah secara riil, sehingga keberadaan kelompok tani benar-benar bisa bermanfaat bagi anggotanya.

Terakhir, Pembentukan Komisi Perlindungan Petani Indonesia (KPPI) yang selama ini tidak ada lembaga yang melindungi petani.

"Sejauh ini pemerintah belum berpihak kepada petani dan hal tersebut terbukti meningkatnya impor untuk sejumlah komoditas pangan, sedangkan di sisi lain pemerintah meminta petani untuk meningkatkan produksi di bidang pangan. Itu kebijakan yang berlawanan," ucap Jumantoro yang juga petani asal Jember itu.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement