REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Sejumlah organisasi petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilu mendatang untuk menghentikan kebijakan impor sejumlah komoditas pangan dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia.
"Saat ini keran impor terhadap komoditas pertanian terus meningkat setiap tahun, sehingga harga sejumlah komoditas pangan yang ditanam petani selalu anjlok," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro di Jember, Jumat (13/6).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 mencatat Indonesia mengimpor beras, masing-masing dari Vietnam (171.286 ton), Thailand (194.633 ton) , India (107.538 ton), Pakistan (75.813 ton), dan Myanmar (18.450 ton).
"Pemerintah sering mengklaim bahwa produksi padi di Indonesia selalu surplus, namun kenyataannya kebijakan impor beras selalu meningkat setiap tahun dan hal tersebut menunjukkan kebijakan yang tidak berpihak kepada para petani," katanya.
Menurut dia, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap presiden dan wakil presiden yang baru agar sektor pertanian di Indonesia menjadi andalan negara agraris yang saat ini justru menjadi negara pengimpor.
"Pembangunan sektor pertanian juga perlu ditingkatkan dan kebijakan terhadap program-program yang berpihak kepada petani harus mendapatkan prioritas, sehingga kesejahteraan para petani dapat ditingkatkan," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jember Mukhsin. Pihaknya meminta capres dan cawapres terpilih memberikan perlindungan terhadap para petani dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan para petani.
"Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani menyebabkan banyak petani yang enggan bercocok tanam dan beralih ke pekerjaan lain, sehingga luas lahan sawah terus berkurang seiring dengan banyaknya pembangunan perumahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika