REPUBLIKA.CO.ID,TRENGGALEK -- Akhirnya Gunung Wilis, Jawa Timur, disepakati akan dikelola oleh enam daerah yang mengitarinya, meliputi Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun. Ini untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimilikinya.
Keputusan tersebut diresmikan melalui penandatanganan naskah kerjasama antardaerah di selingkar Gunung Wilis ”Tunggal Rogo Mandiri” yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Rabu (11/6) siang. Gubernur Jatim, Soekarwo, ikut menandatangani.
Kerja sama itu bertujuan mengurangi kesenjangan masyarakat antardaerah. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat.
Gunung Wilis yang memiliki ketinggian 2563 meter di atas permukaan laut (mdpl), kata Soekarwo, berpotensi sangat besar. “Karena terletak di antara enam kabupaten itu maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada,” katanya di sela-sela acara penandatanganan.
Dia menegaskan, hal itu perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak timbul masalah dalam pengelolaan gunung yang memiliki potensi wisata seperti banyaknya air terjun yang belum dikelola dengan baik itu. “Selaku gubernur dan pemimpin di Jawa Timur saya mengingatkan pada semua kepala daerah yang telah menandatangani kerjasama, agar terus menindaklanjuti setiap perjanjian yang telah dibuat dan disetujui,” tutur Soekarwo.
Soekarwo menegaskan, pemerintah tidak akan bisa melaksanakan perjanjian bila tidak mendapat kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penandatanganan juga disaksikan forum pimpinan daerah (forpimda) agar memahami apa saja yang tercantum dalam naskah perjanjian dan kerja sama.
Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah pemetaan dan mencari tahu apa saja potensi yang ada di masing- masing daerah atau wilayah. Baru kemudian membuat klaster sekaligus solusi apa yang dibutuhkan.
“Kalau memiliki potensi pertanian, maka dibuatlah perencanaan dan bantuan apa yang cocok dan dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian agar masyarakat di daerah tersebut dapat dan bisa lebih baik kesejahteraannya. Demikian juga untuk potensi lainnya,“ ujar Soekarwo.
Di depan bupati dan forpimda enam daerah tersebut, Soekarwo juga menjelaskan tiga konsep pembangunan yang perlu diperhatikan: kewilayahan, sektor, dan kelompok bawah.
Menurutnya, kalau ketiga konsep ini bisa dibuat dengan rapi dan runtut serta dapat dilaksanakan insya Allah semua masalah akan selesai. ”Yang sering muncul dan yang selalu menjadi kendala di pembangunan adalah masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ini yang memicu disparitas tinggi di masyarakat,” tutur Soekarwo.
Dia menekankan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah infrastrukturnya. Infrastruktur seperti jalan rusak harus segera diperbaiki. Ini agar masyarakat pinggiran atau perbatasan di masing-masing wilayah tidak terisolasi dan dapat merasakan pembangunan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
