REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Provinsi Jabar rawan mengalami konflik SARA (Suku, agama dan Ras). Bahkan, dibandingkan dengan provinsi lain, konflik yang bernuansa agama di Jabar cukup potensial.
Berdasarkan data yang ada di Menkopolhukam, dari 69 potensi konflik di Jabar, konflik yang berlatarbelakang SARA berjumlah 45 kasus, konflik batas wilayah 5 kasus, dan konflik lahan 19 kasus.
''Jabar, potensi ada (konflik) tapi kalau selamanya itu jadi potensi maka aman,'' ujar Sekretaris Menkopolhukam, Langgeng Sulistiono, kepada wartawan usai Rakor Pimpinan Daerah Jabar dalam Mewujudkan Tramtibmas, Rabu (11/6).
Langgeng mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan tak sampai dilepaskan agar kerawanan tetap menjadi rawan terus jangan sampai muncul menjadi besar. Karena, konflik pasti ada.
''Kami datang kesini untuk asistensi, supaya jangan ragu bentuk tim terpadu,'' katanya.
Dengan membentuk tim, kata dia, maka semua aparatur semua ada di situ. Jadi, masalah apa pun juga bisa diselesaikan secara komprehensif. Selama ini, kalau hanya diatasi kepolisian bisa timbul lagi. ''Kenapa? karena akarnya tak tuntas,'' katanya.
Adanya tim terpadu, kata dia, maka diharapkan bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas dan permanen. Namun, di Jabar masih ada kabupaten/kota yang belum membentuk tim terpadu ini. Saat ini, di Jabar baru 17 kabupaten/kota yang sudah memiliki tim terpadu secara formal.
''Mungkin belum tahu kejelasan, biasanya terkait anggaran karena sangat sensitif, tapi tak boleh itu, karena tim terpadu ini untuk mendorong daerah tertib dan aman,'' katanya.
Dikatakan Langgeng, yang terjadi konflik itu di daerah. Kalau ada tim terpadu, maka bisa saling tukar informasi. Setiap ada masalah, bisa dibahas bersama. Melalui tim ini, bisa ada pandangan dari semua elemen.
Langgeng mengatakan, selain tim yang harus dimiliki daerah adalah peta kerawanan. Ia khawatir, daerah belum memiliki peta kerawanan ini. Padahal, Kodim dan Polres, nanti bisa dipanggil untuk membuat peta kerawanan.
''Jadi tiap daerah kerawanannya tak sama. Makanya dibutuhkan peta. Apa sudah punya Jabar? Ini penting,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika