REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- DPD KNPI Maluku mengimbau agar penyelenggaraan kampanye hitam menjelang Pilpres pada 9 Juli 2014 jangan menodai jalinan keharmonisan hidup orang basudara di daerah ini yang merupakan warisan leluhur.
"Silahkan berkampanye sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak menodai keharmonisan hidup orang basudara yang diwariskan leluhur," kata Ketua DPD KNPI Maluku, Viktor Peilouw, di Ambon, Selasa.
Terlebih, hindari kampanye hitam karena dampaknya dikhawatirkan memperkeruh stabilitas keamanan Maluku yang semakin kondusif.
"Marilah kita belajar dari konflik sosial pada 1999 lalu agar tidak terulang kembali karena kenyataannya hanyalah meninggalkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat dan hingga saat ini masih ada korban diinformasikan belum tertangani," ujarnya.
Viktor yang didampingi Sekretaris DPD KNPI Maluku, Subhan Patimahu itu menyatakan, kampanye hendaknya dibingkai budaya "pela dan gandong" dengan menyosialisasikan visi dan misi dari masing - masing kandidat pasangan Capres - Cawapres.
"Terpenting jangan menyinggung isu SARA karena rentang memicu emosional masyarakat Maluku yang sebenarnya intensif menggalakan jalinan keharmonisan hidup antarumat beragama sebagai warisan leluhur," katanya.
Karena itu, DPD KNPI Maluku bersama komponen bangsa lainnya akan menyosialisasikan kampanye santun karena yang nantinya dipilih adalah dua kandidat Capres - Cawapres putera terbaik Indonesia.
"Stabiltas keamanan di Maluku itu sangat mahal karena merupakan syarat mutlak untuk kelancaran pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial sehingga semua komponen bangsa di daeah ini harus bertanggungjawab memeliharanya," tegas Viktor.
Disinggung soal putra asal Maluku direkrut sebagai anggota Kabinet, dia menjelaskan, rekomendasi hasil Rakerda di Ambon pada Senin (9/6) meminta Presiden - Wapres yang nantinya terpilih saat Pilpres pada 9 Juli 2014 hendaknya merekrut putra terbaik Indonesia asal daerah ini karena sudah lebih dari 30 tahun tidak dipercayakan memimpin satu pun kementerian.
"Bayangkan dr.G.A. Siwabessy diangkat Presiden Soekarno pada 1966 menjadi Menkes dan diemban hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto ternyata sejak itu tidak ada putra Maluku dipercayakan lagi menjadi anggota Kabinet," katanya.
Karena itu, DPD KNPI Maluku akan menyampaikan salah satu rekomendasi dari hasil Rakerda di Ambon, Senin (9/6) ke Rakernas di Jakarta pada 14 Juni 2014 agar menjadi perjuangan bersama sehingga memiliki dukungan komprehensif.
Pastinya, perjuangan ini berkoordinasi dengan Pemprov Maluku maupun komponen bangsa lainnya agar satu komitmen.
"Kami tidak berpihak kepada kandidat Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa atau Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi - JK). Namun, netral agar dambaan ada putra terbaik asal Maluku bisa direkrut menjadi menteri," ujar Viktor.
Putera asal Maluku saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hanya baru sebatas Wakil Menteri yakni Alex Retraubun menjadi Wakil Menteri Perindustrian.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Jenderal TNI George Toisutta menjadi KASAD yang telah pensiun pada 28 Juni 2011 lalu.
Sedangkan, Samuel Samson dipercayakan menjadi Dubes Serbia pada 11 November 2009 maupun Djauhari Oratmangun Dubes Rusia dan Belarusia.
Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres yakni Prabowo - Hatta dan Jokowi - JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika