REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya, Jawa Timur, sepakat jika lokalisasi prostitusi Dolly ditutup mulai 18 Juni 2014. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta untuk mengantisipasi dampak dari penutupan.
“Jadi tidak semerta-merta ditutup karena pemerintah harus tahu efeknya,” kata Ketua Lakpesdam NU Kota Surabaya, Abdul Quddus Salam di sela-sela acara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dengan tema 'Dolly Ditutup, Problem Makin Meletup?' di Surabaya, Sabtu (7/6).
Dampak yang perlu dipikirkan diantaranya dampak ekonomi dan dampak sosial.
Abdul mengatakan pasti ada 'gempa' ekonomi yang terjadi di Dolly, karena para penghuni maupun warga sekitar selama ini mapan saat prostitusi Dolly masih berjalan. Tetapi mereka mengalami masalah ekonomi akibat lahan pemasukannya ditutup secara permanen.
“Nah, disini Risma yang memiliki latar belakang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya seharusnya telah memiliki rencana strategis untuk mengantisipasinya,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan ganti rugi yang diderita penghuni Dolly dengan program yang jelas. Misalnya, menjadikan Dolly sebagai sentra usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjual makanan khas Kota Surabaya seperti sentra home industry lontong.
“Tetapi harus ada pembicaraan keinginan membuka usaha antara Pemkot Surabaya dan warga setempat. Warga bisa memberikan pandangan-pandangan ingin membuka usaha apa,” ujarnya.
Efek lainnya yang harus diantisipasi adalah dampak sosial. Jika Dolly benar-benar ditutup maka yang harus dipikirkan pemerintah adalah para PSK Dolly bisa menjajakan diri di tempat-tempat lain seperti jalan, hingga taman.
Untuk itu Abdul mengatakan pihaknya siap membantu memberikan pendampingan untuk mengubah pola pikir para PSK agar tidak terjun kembali de lembah hitam.
“Karena untuk mengubah pola pikir tidak hanya tugas pemerintah tetapi organisasi massa, masyarakat juga bisa bersinergi dengan aparatur pemerintahan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika