REPUBLIKA.CO.ID, RUMBIA -- Belasan desa di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara masih kesulitan air bersih, terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman, karena itu pemerintah daerah setempat berupaya keras mengatasinya.
Bupati Bombana, Tafdil, di Rumbia, Sultra, Jumat mengatakan, warga yang masih kesulitan air tersebut antara lain di pesisir Pulau Kabaena, Pulau 'wisata' Sagori di Kecamatan Kabaena Barat, Pulau Terapung di Poleang Tenggara, Pulau Masaloka, sebagian wilayah pesisir Kecamatan Mataoleo dan Kecamatan Poleang Tenggara dan daerah pedalaman di Kecamatan Matausu.
"Orang-orang di pulau itu naik perahu ke daratan besar untuk ambil air. Orang di Pulau Terapung, contohnya, itu ambil air di Kecamatan Poleang Tenggara. Butuh waktu setengah hari untuk ambil air. Begitu juga orang di Pulau Sagori, ambil airnya di Kabaena," kata Tafdil.
Ia menambahkan di pulau-pulau kecil tersebut memang tidak memiliki sumber air bersih, sedangkan wilayah pesisir meskipun ada sumber air tetapi lokasinya cukup jauh dari perkampungan. Sementara di kawasan pedalaman, biasanya ada sungai hanya tidak ada sistem dan sarana distribusi air.
Bupati mengatakan, agak sulit untuk mengatasi kesulitan air bagi warga di pulau, karena beberapa alternatif penyelesaian masalah, seperti membangun sistem penyulingan air atau distribusi air bawah laut, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Sedangkan kesulitan air bersih di daerah pesisir secara bertahap mulai diatasi. Pada tahun 2014, 10 desa mendapat program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dibiayai APBN dan APBD senilai 2 miliar rupiah.
Dari 10 desa itu, delapan desa dibiayai APBN yakni Desa Sangia Makmur Kecamatan Kabaena Utara, Desa Batuawu Kecamatan Kabaena Selatan, Dusun Lantinea di pesisir Kecamatan Kabaena Tengah dan Desa Toli-toli Kecamatan Kabaena Timur.
Desa lain yang dibiayai APBN adalah Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, Desa Totole Kecamatan Matausu. Sedangkan Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo dan Lameroro Kecamatan Rumbia dibiayai APBD.
"Program ini, bukan proyek melainkan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat yang merencanakan, mendesain, membangun dan mengelolanya," ujarnya.
Ia menambahkan masyarakat desa juga wajib membantu secara swadaya senilai 20 persen dari total anggaran yang dialokasikan, baik dalam bentuk dana tunai sebesar empat persen dan tenaga atau bahan sebesar 16 persen.
Program ini diharapkan akan terus berlangsung pada tahun mendatang, sebab pembenahan air bersih tidak mungkin selesai hanya dalam satu tahun anggaran saja. Selain itu masih ada beberapa desa lainnya juga masih membutuhkan program serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika