REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi salah satu pemerintah daerah yang patut mendapatkan apresiasi dalam hal pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pasalnya, tahun ini, Pemkot Cilegon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2013.
“Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim BPK RI, karena tidak semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi tim BPK RI juga melakukan pembinaan kepada para staf kami,” kata Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/6).
Prestasi itu merupakan sejarah bagi Kota Cilegon karena baru pertama kalinya memeroleh opini WTP setelah berpisah dari daerah induk, Kabupaten Serang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun 2013 diterima Imam, Rabu (4/6) kemarin. Laporan itu diserahkan melalui Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten Efdinal.
Capaian tersebut merupakan buah dari tekad dan kerja keras Iman Aryadi selaku pemimpin daerah, beserta jajarannya dalam membenahi aspek pengelolaan keuangan daerah. Sedari awal, ia menyadari, kinerja Pemkot Cilegon memang belum sempurna. Namun, upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal itu dilakukan terus-menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan good governance. “Meski belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan,” ujarnya.
Iman menilai, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada publik merupakan hal yang mutlak dilakukan. Mengingat, pengelolaan keuangan adalah sumber berbagai masalah pembangunan di daerah, terutama korupsi. Kebab itu, tranparansi pengelolaan keuangan daerah tentu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah menghindari potensi terjadinya praktik penyimpangan.
Prestasi WTP itu, kata Iman, didapat bukan karena dirinya sendiri, melainkan atas prestasi kolektif semua pihak. Dia pun berharap, apa yang telah diterima Pemkot Cilegon hari ini bisa dipertahankan. “Sebelumnya, ada beberapa catatan yang diperbaiki seperti aset, penyelesaian pajak pelabuhan. Ke depan saya ingin pengawasan lebih ditingkatkan sehingga bisa mempertahankan opini WTP ini,” harapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon Tatang Muftadi menjelaskan, banyak hal yang telah dilakukan dalam meraih opini WTP dari BPK ini. Oleh sebab itu, prestasi ini patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. “Seperti yang dikatakan Wali Kota, kami akan lebih meningkatkan pengawasan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
