Jumat 06 Jun 2014 11:18 WIB

Negara Harus Intervensi Pertanian untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Muhammad Hafil
Pertanian
Pertanian

REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo menegaskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah harus mengintervensi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan. Intervensi tersebut melalui regulasi, strategi, dan inovasi yang tepat dan berpihak pada petani dan nelayan. 

Dengan begitu, swasembada pangan akan tercapai serta petani dan nelayan juga semakin meningkat kesejahteraannya. 

“Kita bisa mencapai negara swasembada. Caranya, negara harus mengurus mulai dari on farm hingga out farm pertanian” kata Soekarwo saat membuka Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional XIV 2014 di Pendopo Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (5/6).

Strategi pertama yang diterapkan pihaknya adalah dengan mendirikan bank perkreditan khusus bagi petani, yakni Bank Tani. Bank yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan direncanakan mulai beroperasi pada 2015 tersebut memberikan kredit ringan bagi petani hanya sebesar 6 persen setahun. Jaminannya melalui Jamkrida dan diasuransikan oleh pemda. Bank ini, kata dia, menjamin petani untuk bercocok tanam. Bank ini juga linked program dengan bank-bank lain. Pihaknya juga bekerjasama dengan pemkab/kota untuk memberikan kredit bagi petani. 

‘’Jadi ketika petani panen gabah kering, jangan dijual dulu, kami akan berikan modal agar petani bisa mengolahnya sehingga punya nilai tambah,’’ ujarnya.

Strategi tersebut diperkuat oleh regulasi yang bertujuan untuk melindungi harga produk hortikultura lokal. Yakni peraturan gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur impor barang-barang pertanian. Pergub tersebut melarang barang-barang impor diperdagangkan saat musim panen tiba. Soekarwo menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang impor barang. Tetapi ketika musim panen tiba, maka garam, bawang merah, beras, dan barang-barang pertanian impor lainnya harus dimasukkan ke dalam gudang lalu disegel. 

‘’Ini harus diterapkan, kalo tidak, mati petani kita. Jangan biarkan liberalisasi menghancurkan petani kita, negara wajib membela mereka melalui regulasi yang tepat” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Indonesia Suwono berpesan agar para petani tetap bersemangat untuk membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami akan memberikan masukan kepada calon presiden (capres) Indonesia berikutnya tentang pengalaman kami selama lima tahun menjadi Menteri Pertanian. Kami juga memberi masukan terkait hasil dari Rembug Utama ini untuk membangun pertanian Indonesia kedepan,’’ ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement