REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Warga Kota Cirebon, mengeluh semakin marak pungutan liar yang dilakukan sejumlah sekolah padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membebaskan biaya.
"Pungutan sekolah di Kota Cirebon, semakin memberatkan warga mulai dari uang 'rereongan' tingkat Sekolah Dasar Rp 500 per hari, uang renang, biaya untuk wisata sekolah, buku pelajaran, padahal Pemerintah Provinsi sudah membebaskan biaya sekolah tersebut," kata Ujang orangtua siswa di SDN Rinjani Kota Cirebon, Kamis (5/6).
Ia menegaskan, pungutan liar yang dilakukan harus dipenuhi karena jika menolak, akan mempersulit dan memojokan anaknya, sehingga terpaksa memberikan biaya yang diminat.
Program sekolah gratis di Kota Cirebon masih belum terwujud, kata dia, karena pungutan liar cukup tinggi dibandingkan biaya seperti dulu sebelum ada BOS, siswa hanya ditarik iuran setiap bulan, paling hanya Rp 3000, kini rereongan bisa mencapai Rp 20 ribu setiap bulan.
Sementara itu Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno menuturkan, sekolah gratis belum terwujud di Kota Cirebon, Jawa Barat, karena kurang subsidi.
Beban anggaran Pemerintah Kota Cirebon cukup tinggi, sekolah gratis masih belum terwujud karena kurang subsidi, katanya di Cirebon. "Sekolah Menengah Umum anggaran dana bantuan operasional sekolah masih terbatas, sehingga siswa diwajibkan membayar iuran setiap bulan," katanya.
Ia menambahkan, bantuan untuk siswa SMU sekitar Rp 2,5 juta sedangkan kebutuhan mereka melebihi dari bantuan tersebut, jika tidak dibarengi dengan iuran Pemkota harus mengeluarkan anggaran tambahan.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebelumnya mengatakan, Jawa Barat sudah memiliki program sekolah gratis, hal itu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI), karena akan menjadi tolak ukur kemajuan daerah.
Anggaran sekolah gratis mencukupi, kata dia, untuk wilayah Jawa Barat, hanya butuh pemerintah yang bersih, jujur, sehingga semua anak di Jabar bisa sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
